PERATURAN  BUPATI SLEMAN NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PENGEMBANGAN SEKOLAH RAMAH ANAK

PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PENGEMBANGAN SEKOLAH RAMAH ANAK

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak, pelaksanaan Sekolah Ramah Anak perlu ada dukungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha dan Pemangku Kepentingan Lainnya.
Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan yang mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran dan mekanisme pengaduan.

Tujuan Pengembangan SRA:
a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, dalam memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metoda dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan dan masyarakat dalam mewujudkan hak anak;
c. meningkatkan kemampuan dan partisipasi anak dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran disekolah; dan
d. memenuhi, menjamin dan melindungi hak anak melalui lingkungan sekolah.

Pemerintah Daerah melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan Kebijakan Pengembangan SRA dengan melakukan koordinasi, fasilitasi dan mediasi. Tahapan pelaksanaan Kebijakan Pengembangan SRA meliputi perencanaan pelaksanaan dan evaluasi. Ruang Lingkup Pengembangan Sekolah Ramah Anak meliputi:
a. kebijakan dan penyelenggaraan perlindungan anak;
b. program usaha kesehatan sekolah;
c. lingkungan dan infrastruktur yang bersih, sehat, dan memenuhi standard kesehatan dan kebutuhan anak;
d. fasilitas konseling, perpustakaan dan ruang hasil karya;
e. program Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di sekolah;
f. penerapan kurikulum dan muatan lokal;
g. program ramah dan sadar lingkungan; dan
h. program fasilitas pendukung.

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Sekolah Ramah Anak, dibentuk Gugus Tugas Sekolah Ramah Anak. Gugus Tugas Sekolah Ramah Anak pada tingkat kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Gugus Tugas Sekolah Ramah Anak pada Satuan pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
Gugus Tugas Sekolah Ramah Anak memiliki tugas dan fungsi dalam upaya menciptakan dan menjaga keberlangsungan lingkungan sekolah yang ramah anak.
Tugas pokok Gugus Tugas Sekolah Ramah Anak adalah:
a. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pengembangan SRA;
b. menetapkan tugas-tugas dari anggota gugus tugas sekolah ramah anak;
c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan pengembangan sekolah ramah anak;
d. mengumpulkan data dasar;
e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
f. melakukan deseminasi data dasar;
g. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan sekolah ramah anak, yang disesuaikan dengan potensi sekolah (masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya);
h. menyusun kebijakan perlindungan anak;
i. menyusun mekanisme kerja gugus tugas sekolah ramah anak;
j. menyiapkan kebijakan sekolah yang ramah anak;
k. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan pengembangan sekolah ramah anak dengan pendekatan sekolah ramah anak;
l. melakukan fasilitas dan mediasi penyusunan kebijakan perlindungan anak; dan
m. memfasilitasi pelaksanaan kerjasama antara sekolah dengan pihak ketiga.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Sekolah Ramah Anak, difasilitasi Sekretariat. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Sekolah Ramah Anak. Gugus Tugas Sekolah Ramah Anak dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait antara lain Dinas Pendidikan dan Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan.
Evaluasi SRA dilaksanakan untuk mengukur dan menilai status Sekolah Ramah Anak. Indikator Penilaian status SRA sebagaimana tersebut dalam lampiran. Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menunjukan level atau strata SRA. Level/Strata SRA meliputi:
a. level atau strata Pratama;
b. level atau strata Madya;
c. level atau strata Nindya;
d. level atau strata Utama;
e. Sekolah Ramah Anak;

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan oleh Tim Independen yang ditunjuk Instansi yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan SRA. Biaya penyelenggaraan Pengembangan SRA dibebankan pada Anggaran:
a. APBN;
b. APBD DIY;
c. APBD Kabupaten ;
d. APBS;
e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

IKUTI KAMI