Terimakasih atas masukan dan saran yang telah disampaikan. Laman jdih.slemkab.go.id sedang dalam proses penyempurnaan, khususnya untuk kelengkapan produk hukumnya.
mohon maaf, terimkasih seblumnya saya ucapkan untuk informasi yang telah di berikan , saya cuma berharapa agar semua dokument dengan bentuk gambar yang bagus , tidak hanya fotocopy dan itu di foto balik , agar tidak salah persepsi , seperti foto gambar batik sleman
terimakas
Terimakasih atas masukan dan saran yang telah disampaikan. Gambar batik dalam Lampiran Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Batik Sleman telah kami sesuaikan. Sedangkan untuk produk hukum lain yang memuat gambar, akan kami periksa kembali.
Terimakasih atas masukan yang saudara berikan kepada kami. Mengenai cuti Pegawai Negeri Sipil diatur dengan
1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.
2. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri SIpil.
3. Keputusan Bupati Sleman Nomor 217/Kep.KDH/A/2007 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Cuti Pegawai Negeri Sipil.
Berkenaan dengan Keputusan Bupati Sleman Nomor 217/Kep.KDH/A/2007 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Cuti Pegawai Negeri Sipil dapat didownload di Website JDIH. Terimakasih
Terimakasih atas pertanyaan saudara yang telah disampaikan kepada kami. Berkenaan dengan produk hukum yang sulit untuk didownload, kami menyarankan saudara untuk membuka halaman website JDIH menggunakan Web Browser Chrome. Karena halaman Website JDIH lebih mendukung apabila menggunakan Web Browser Chrome. Terimakasih
mohon maaf, lampiran 2 Peraturan Bupati No.44 Tahun 2016 Tentang STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2017 setelah di download file pdfnya tidak bisa dibuka. Apakah bisa di upload ulang atau dperbaiki? Terima kasih
Terimakasih atas pertanyaan saudara yang diberikan kepada kami. Lampiran 2 Peraturan Bupati Sleman Nomor 44 Tahun 2016 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2017 saat ini sudah dapat didownlod. Terimakasih
Terima kasih atas perbaikannya, masih di Peraturan Bupati No.44 Tahun 2016 Tentang STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2017 ,halaman 38-52 tidak ada atau tidak ditemukan. Bisakah upload halaman tersebut, kebetulan saya membutuhakan perbup ini. Terima kasih
Terimakasih atas pertanyaan saudara yang telah disampaikan kepada kami. Berkenaan dengan produk hukum yang sulit didownload, kami menyarankan saudara untuk membuka halaman website JDIH menggunakan Web Browser Chrome. Karena halaman Website JDIH lebih mendukung apabila menggunakan Web Browser Chrome. Terimakasih
terimakasih atas pertanyaan saudara yang diberikan kepada kami. Aturan mengenai klas dan fungsi jalan kabupaten sleman diatur oleh:
1. Keputusan Bupati Sleman Nomor 82/Kep.KDH/1998 tentang Fungsi/Peran Jalan Kabupaten.
2. Keputusan Bupati Sleman Nomor 43/Kep.KDH/1999 tentang Penetapan ruas jalan menurut fungsi dan peranan jalan Kab.Dati II Sleman
Terimakasih atas komentar saudara yang diberikan kepada kami. Mohon maaf saat ini laman jdih.slemankab.go.id masih dalam proses penyempurnaan. Terimakasih
Pak, saya mau minta file Perbup/ Kepbup tentang rincian pembagian Dana Desa, soalnya saya cari di web gak ketemu-ketemu, mungkin belum ada atau gimana pak?
terimakasih
Terimakasih atas pertanyaan saudara yang diberikan kepada kami. Aturan mengenai rincian pembagian dana desa diatur oleh 1).Peraturan Bupati Sleman nomor 1.1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa. 2).Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa. 3). Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa. Produk hukum tersebut dapat didownload di website jdih.slemankab.go.id. Terimakasih
Terimakasih atas pertanyaan Saudara. Kebijakan terkait Rincian Pembagian Dana Desa diatur oleh:
1. Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa.
2. Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa.
3. Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa.
4. Keputusan Bupati Sleman Nomor 1.7/Kep.KDH/A/2017 tentang Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2017.
Produk hukum terkait Peraturan Bupati Sleman yang disebutkan di atas, tersedia di website jdih (jdih.slemankab.go.id). Sedangkan untuk Keputusan Bupati, dapat diperoleh di Bagian Hukum Setda Kab.Sleman. Terimakasih
Mohon informasi terkait aturan atau sk terkait penetapan desa wisata di Kabupaten Sleman apakah sudah ada? dan apakah desakah desa wisata yang sudah ada di kabupaten sleman sudah memiliki payung hukum? seperti desa wisata bokesan atau desa wisata yang lain misalnya desa wisata pentingsari …apakah benar sudah ditetapkan sebagai desa wisata dalam bentuk sk atau aturan lain ataukah belum? terima kasih atas infonya
Terimakasih atas pertanyaan saudara. Kebijakan tentang pengelolaan desa wisata di Kabupaten Sleman saat ini sedang disusun dalam bentuk Rancangan Peraturan Bupati. Terimakasih
Terimakasih atas komentar saudara yang diberikan kepada kami. Mohon maaf saat ini laman jdih.slemankab.go.id masih dalam proses penyempurnaan. Terimakasih
Terimakasih atas pertanyaan saudara kepada kami. Di Kabupaten Sleman saat ini belum ada peraturan perundang-undangan tentang penyusunan tata tertib sekolah. Terimakasih
sifat : SEGERA
mohon upload PerDa no. 8 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Perubahan PerDa no. 5 tahun 2015),
kami perlukan sebagai pedoman dalam proses PilKaDes di wilayah kami.
terima kasih
Terimakasih atas masukan saudara kepada kami. Perda Kab. Sleman Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sudah tersedia di laman jdih.slemankab.go.id. Terimakasih
Dengan hormat,
Untuk Keputusan Bupati no. 17/Kep.KDH/A/2004 hanya disampaikan judulnya saja sedang isi dari keputusan masih belum tersedia di laman jdih.slemkab.go.id.
Terimakasih.
Terimakasih atas masukan saudara kepada kami. keputusan bupati nomor 17/Kep.KDH/A/2004 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup segera kami upload di laman jdih.slemankab.go.id. terimakasih
Terimakasih atas masukan saudara kepada kami. keputusan bupati nomor 17/Kep.KDH/A/2004 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup segera kami upload di laman jdih.slemankab.go.id. terimakasih
Terimakasih. Lampiran Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.1 Tahun 2017 tentang Standardisasi Harga Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2018 sudah tersedia di Website JDIH. Terimakasih
Slmt Pagi, mohon informasi:
Setahun lalu (Januari 2017), Kemendagri menerbitkan Permendagri No.110/2016 ttg Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sbg juklak dr pasal 79 UU 6/2014 / UU Desa;
1.Apakah Peraturan tsb SUDAH DIBERLAKUKAN di SLEMAN ?
2.Adakah Perda/Perbub yg mrpk TURUNAN dr peraturan tsb ?
3.Bgm kami ( anggota BPD ) mensikapi hal ini ?
Terimakasih atas pertanyaan saudara. Badan Permusyawaratan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Pada saat ini Pemerintah Kabupaten Sleman sedang menyusun Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagai penyesuaian Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan telah masuk dalam program pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018. Terimakasih
Trmkasih,
Sy baca Peraturan dimaksud mmg sdh masuk Propemperda Sleman …
Salut dan apresiasi atas kesigapannya mengagendakan…
Sy berharap dapat segera diberlakukan krn materi nya hanya sedikit penyesuaian dgn Perda 15/2016…
Slmt Siang,
Pagi td sy baca Mendagri Mencabut 51 Permendagri, salah satunya adlh No.114 / 2014 ttg RPJMDes,,, ( Pedoman Pembangunan Desa)
Apakah hal tsb berpengaruh thd penyusunan RKP Des selanjutnya ? Apakah akan ada peraturan turunan lg dari pemda kabupaten ttg hal ini ? Tksh.
Terimakasih atas pertanyaan saudara. Hal tersebut dapat berpengaruh jika dalam pencabutan mengatur perencanaan yang telah ditetapkan akan dibatalkan. Sehingga hanya mengacu pada dokumen perencanaan daerah yang ditetaapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Informasi baru tentang pencabutan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Desa didapat dari media massa, sedangkan regulasi tersebut belum diterima di daerah. Regulasi di Kabupaten mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa diatur dengan Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah. Sekian dan terimakasih
Assallamuallaikum Wr. Wb Maaf menganggu waktunya sebentar Pak/Ibu saya mau menyanyakan terkait Risalah Rapat Paripurna pembahasan Organisasi Perangkat Daerah atau Kelembagaan Daerah pada tahun 2016 dan Naskah Akademik Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah atau kelembagaan daerah pada tahun 2016 sesuai dengan perda no 11 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabuapten Sleman. Mohon untuk di upload karena saya sangat memerlukan data terkait Pak/Ibu. sekian dari saya Wassallamuallaikum Wr. Wb
Terimakasih atas pertanyaan saudara. Risalah Rapat Paripurna pembahasan Organisasi Perangkat Daerah silahkan menghubungi Sekretariat DPRD. Terkait materi Naskah Akademik Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah telah ada panduan pengaturannya dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah . Sehingga secara teknis, Pemerintah Daerah menyusun Kajian yang menjadi penjelasan/keterangan pada saat Raperda disusun dan dibahas bersama DPRD . Sesuai ketentuan dalam Pasal 56 angka (2) jo Pasal 63 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.Terimakasih
Terimakasih atas masukan saudara kepada kami. Lampiran Perda 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015 – 2025 dapat di didownload melalui halaman website jdih.slemankab.go.id terimakasih
Yth. JDIH Sleman
Dengan hormat,
Mohon untuk SK Bupati No: 81.81/Kep.KDH/A/2019 dan SK Bupati No: 33.1/Kep.KDH/A/2019 kok belum ada . apakah memang belum ada atau belum di aplod. mohon untuk SK diatas bisa di aplod . hingga bisa kami download.
Sayangilah Jiwa manusia sebaiknya Pilkades diundur waktunya 1 sampai 2 minggu karena di daerah lain sibuk-2 nya membatasi kerumunan maka kab sleman sebaiknya ikut menjaga keselamatan jiwa manusia sebab pilkades melibatkan kurang lebih 200.000 orang dengan catatan per desa melibatkan pemilih 3000 s/d 5000 orang sangat besar resikonya
Assalamualaikum wr.wb maaf mengganggu waktunya. Saya mau menanyakan terkait Perbup sleman no.3 tahun 2019, untuk di bagian lampiran apakah tidak disertakan dengan rincian dana kalurahan setiap kalurahan tahun anggaran 2020? Saya menginginkan rincian tersebut, saya bisa mencari dimana pak/ibu? Terima kasih
Wasaalamualaikum
Assalaamualaikum wr.wb
Pak/ibu, untuk mendapatkan lampiran rincian dana desa setiap desa anggaran 2019 atau 2020 bisa dicari dimana? Saya sudah mencari di web jdih tidak menemukannya. Terima kasih
Terimakasih atas usulan Saudara. Peraturan Bupati Sleman Nomor 4.2 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Sleman sudah dapat di download di website jdih.slemankab.go.id Terimakasih
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 29.1 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat
Mengubah Peraturan Bupati No. 29.1 Tahun 2019 itu jika di donlot beda dengan tulisannya
mohon agar Perbup Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang RDTR Kawasan Sleman Timur 2021-2040 dilengkapi dengan lampiran-lampiran peta yang lengkap (sebagai bagian tak terpisahkan dari perbup tersebut). terima kasih
catatan: baru ada 1 peta lampiran yg bisa di download
Selamat pagi, mohon maaf, saya bukan mengajukan saran, tetapi mau bertanya. Apakah Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Sleman berikut masih berlaku?
JIka masih berlaku, sampai kapan diberlakukan Surat Edaran tersebut? Jika tidak berlaku lagi, kapan ditetapkan tidak berlakunya kedua SE berikut?
1. Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 493/00864, tanggal 27 Maret 2020, tentang Pemantauan Warga yang Datang dari Luar DIY dalam Rangka Pencegahan COVID-19
2. Surat Edaran Bupati Sleman Nomor 443/01352, tanggal 5 Juni 2020, tentang Panduan Penerimaan Kedatangan Mahasiswa dari Luar Daerah.
Terimakasih atas pertanyaan Saudara yang diberikan kepada Kami. Berkaitan dengan pertanyaan Saudara, bahwa SE dikeluarkan Oleh Sekretariat Gugus Tugas Covid Kabupaten Sleman. Untuk lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sekretariat Gugus Tugas Covid. Terimakasih
Terimakasih atas pertanyaan Saudara. Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dicabut dengan Perda Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. Produk Hukum dapat diunduh melalui laman jdih.slemankab.go.id
Yth
Pengelola Informasi Hukum JDIH Kab. Sleman
Kami membutuhkan Perda Sleman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041,
Kami sudah berusaha untuk mengunjungi website JDIH Kab. Sleman tetapi Perda tersebut belum diunggah.
Terima kasih atas perhatiannya.
Terimakasih atas pertanyaan saudara yang diberikan kepada Kami. Kami informasikan bahwa informasi lebih lanjut terkait Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041, Saudara dapat menghubungi Kepala Subbagian Perundang-Undangan dengan Nomor Whatsapp 087738717180. Terimakasih
mhn mf, untuk keputusan bupati lom bs diunduh ya njeh, cmn ada judul kep.bup,nya tp g bs dilihat detail isi produk hukum tersebut,,,mtr nwn atas perhatian perkenannya
Kepada Yth. Sdr. Juni Raharjo
Trijuniraharjo [email protected]
Dengan hormat kami informasikan beberapa hal:
1. Pertanyaan saudara sebagai berikut:
“Mohon maaf, untuk Keputusan Bupati lom bisa diunduh ya njeh, Cuma ada judul keputusan bupatinya tapi gak bisa dilihat detail isi produk hukum tersebut. Matur nuwun atas perhatian perkenannya”?.
2. Terima kasih atas pertanyaan yang ditujukan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman melalui Website jdih.slemankab.go.id Tanggal 19 Juni 2022.
3. Terkait pertanyaan Saudara, dapat kami informasikan bahwa produk Hukum
Daerah yang berupa Keputusan Bupati bersifat Individual dan kongkrit.
4. lnstansi yang membutuhkan produk hukum daerah yang belum terpublikasi melalui website https://jdih.slemankab.go.id/‘ langsung ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman alamat Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman.
5. Dasar Hukum
• Dasar Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
• Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan lnformasi Hukum Nasional.
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standart Pengelolaan Dokumentasi dan lnformasi Hukum
• Peraturan Bupati Sleman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukum.
6. Lebih lanjut silahkan menghubungi nomor telephone Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman 0274 868405 pesawat 7108.
Terima kasih Web JDIH Sleman sangat membantu, terlebih dalam penemuan peraturan perundang-undangan daerah.
Terima kasih juga utk update informasinya perkembangan Pem. Kab. Sleman
Yth
Pengelola Informasi Hukum JDIH Kab. Sleman, semoga kedepan semakin maju.
kami sering kesulitan memahami peraturan yang dibuat, alangkah bagusnya kalau ada deskripsi dibawah peraturan yang dibuat untuk menjelaskan secara sederhana supaya kami masyarakat miskin bisa lebih mudah memahami meskipun tidak memiliki pendidikan yang tinggi atau memahami bahasa hukum. terimakasih min admin
Peraturan Daerah 
Peraturan Bupati 
Keputusan Bupati 
Instruksi Bupati 
Rancangan PUU 
Peraturan Desa
mohon maaf, sepertinya untuk Peraturan Bupati masih belum lengkap, seperti perbup nomor 23 tahun 2013 belum ada?
mohon dilengkapi
terima kasih
Terimakasih atas masukan dan saran yang telah disampaikan. Laman jdih.slemkab.go.id sedang dalam proses penyempurnaan, khususnya untuk kelengkapan produk hukumnya.
Sayangilah Jiwa manusia sebaiknya Pilkades diundur waktunya 1 sampai 2 minggu
mohon maaf, terimkasih seblumnya saya ucapkan untuk informasi yang telah di berikan , saya cuma berharapa agar semua dokument dengan bentuk gambar yang bagus , tidak hanya fotocopy dan itu di foto balik , agar tidak salah persepsi , seperti foto gambar batik sleman
terimakas
Terimakasih atas masukan dan saran yang telah disampaikan. Gambar batik dalam Lampiran Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Batik Sleman telah kami sesuaikan. Sedangkan untuk produk hukum lain yang memuat gambar, akan kami periksa kembali.
pak/ bu, untuk produk hukum tentang aturan cuti PNS mohon segera ditambahkan. kami sangat membutuhkan untuk acuan pengajuan cuti. terimakasih
Terimakasih atas masukan yang saudara berikan kepada kami. Mengenai cuti Pegawai Negeri Sipil diatur dengan
1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.
2. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri SIpil.
3. Keputusan Bupati Sleman Nomor 217/Kep.KDH/A/2007 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Cuti Pegawai Negeri Sipil.
Berkenaan dengan Keputusan Bupati Sleman Nomor 217/Kep.KDH/A/2007 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Cuti Pegawai Negeri Sipil dapat didownload di Website JDIH. Terimakasih
Kok download peraturan di JDIH agak susah ya? selalu processing. Mohon pencerahan!
Terimakasih atas pertanyaan saudara yang telah disampaikan kepada kami. Berkenaan dengan produk hukum yang sulit untuk didownload, kami menyarankan saudara untuk membuka halaman website JDIH menggunakan Web Browser Chrome. Karena halaman Website JDIH lebih mendukung apabila menggunakan Web Browser Chrome. Terimakasih
mohon maaf, lampiran 2 Peraturan Bupati No.44 Tahun 2016 Tentang STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2017 setelah di download file pdfnya tidak bisa dibuka. Apakah bisa di upload ulang atau dperbaiki? Terima kasih
Terimakasih atas pertanyaan saudara yang diberikan kepada kami. Lampiran 2 Peraturan Bupati Sleman Nomor 44 Tahun 2016 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2017 saat ini sudah dapat didownlod. Terimakasih
Terima kasih atas perbaikannya, masih di Peraturan Bupati No.44 Tahun 2016 Tentang STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2017 ,halaman 38-52 tidak ada atau tidak ditemukan. Bisakah upload halaman tersebut, kebetulan saya membutuhakan perbup ini. Terima kasih
pakai browser mozilla kok tidak dapat di download..?
daftar/list pada produk hukum juga tidak muncul
Terimakasih atas pertanyaan saudara yang telah disampaikan kepada kami. Berkenaan dengan produk hukum yang sulit didownload, kami menyarankan saudara untuk membuka halaman website JDIH menggunakan Web Browser Chrome. Karena halaman Website JDIH lebih mendukung apabila menggunakan Web Browser Chrome. Terimakasih
Selamat malam…saya ingin tanya kok perda BPD terbaru belum di apdet ya…kalo ga salah nomor 15 tahun 2016..
Sudah muncul…terima kasih
lebih baik teknologi/platform web nya diperbaiki biar bisa diakses d banyak browser,
Terimakasih atas masukan saudara yang diberikan kepada kami. Saat ini laman jdih.slemankab.go.id masih dalam proses penyempurnaan. Terimakasih
asslm….saya mau menayakan peraturan bupati mengenai klas dan fungsi jalan kabupate sleman.
terimakasih
terimakasih atas pertanyaan saudara yang diberikan kepada kami. Aturan mengenai klas dan fungsi jalan kabupaten sleman diatur oleh:
1. Keputusan Bupati Sleman Nomor 82/Kep.KDH/1998 tentang Fungsi/Peran Jalan Kabupaten.
2. Keputusan Bupati Sleman Nomor 43/Kep.KDH/1999 tentang Penetapan ruas jalan menurut fungsi dan peranan jalan Kab.Dati II Sleman
terimakasih
Mesin pencarian peraturan tidak berfungsi
Terimakasih atas komentar saudara yang diberikan kepada kami. Mohon maaf saat ini laman jdih.slemankab.go.id masih dalam proses penyempurnaan. Terimakasih
Pak, saya mau minta file Perbup/ Kepbup tentang rincian pembagian Dana Desa, soalnya saya cari di web gak ketemu-ketemu, mungkin belum ada atau gimana pak?
terimakasih
Terimakasih atas pertanyaan saudara yang diberikan kepada kami. Aturan mengenai rincian pembagian dana desa diatur oleh 1).Peraturan Bupati Sleman nomor 1.1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa. 2).Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa. 3). Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa. Produk hukum tersebut dapat didownload di website jdih.slemankab.go.id. Terimakasih
Terimakasih atas pertanyaan Saudara. Kebijakan terkait Rincian Pembagian Dana Desa diatur oleh:
1. Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa.
2. Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa.
3. Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa.
4. Keputusan Bupati Sleman Nomor 1.7/Kep.KDH/A/2017 tentang Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2017.
Produk hukum terkait Peraturan Bupati Sleman yang disebutkan di atas, tersedia di website jdih (jdih.slemankab.go.id). Sedangkan untuk Keputusan Bupati, dapat diperoleh di Bagian Hukum Setda Kab.Sleman. Terimakasih
Mohon informasi terkait aturan atau sk terkait penetapan desa wisata di Kabupaten Sleman apakah sudah ada? dan apakah desakah desa wisata yang sudah ada di kabupaten sleman sudah memiliki payung hukum? seperti desa wisata bokesan atau desa wisata yang lain misalnya desa wisata pentingsari …apakah benar sudah ditetapkan sebagai desa wisata dalam bentuk sk atau aturan lain ataukah belum? terima kasih atas infonya
Terimakasih atas pertanyaan saudara. Kebijakan tentang pengelolaan desa wisata di Kabupaten Sleman saat ini sedang disusun dalam bentuk Rancangan Peraturan Bupati. Terimakasih
maaf bapak admin jdih, mohon dilengkapi perbup dan sk bupati yang lengkap dan urut agar masyarakat lebih mudah mengetahuinya…
Terimakasih atas komentar saudara yang diberikan kepada kami. Mohon maaf saat ini laman jdih.slemankab.go.id masih dalam proses penyempurnaan. Terimakasih
Terimakasih atas masukan saudara kepada kami. Saat ini Kami sedang berusaha melengkapi produk hukum di laman jdih.slemankab.go.id. terimakasih
apakah di Kabupaten Sleman sudah ada Pedoman mengenai penyusunan Tatatertb sekolah. Terutamanya SD.
Terimakasih atas pertanyaan saudara kepada kami. Di Kabupaten Sleman saat ini belum ada peraturan perundang-undangan tentang penyusunan tata tertib sekolah. Terimakasih
sifat : SEGERA
mohon upload PerDa no. 8 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Perubahan PerDa no. 5 tahun 2015),
kami perlukan sebagai pedoman dalam proses PilKaDes di wilayah kami.
terima kasih
Terimakasih atas masukan saudara kepada kami. Perda Kab. Sleman Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sudah tersedia di laman jdih.slemankab.go.id. Terimakasih
Dengan hormat,
Untuk Keputusan Bupati no. 17/Kep.KDH/A/2004 hanya disampaikan judulnya saja sedang isi dari keputusan masih belum tersedia di laman jdih.slemkab.go.id.
Terimakasih.
Terimakasih atas masukan saudara kepada kami. keputusan bupati nomor 17/Kep.KDH/A/2004 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup segera kami upload di laman jdih.slemankab.go.id. terimakasih
keputusan bupati nomor: 17/Kep.KDH/A/2004 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat di download di laman jdih.slemankab.go.id.terimakasih
selamat pagi admin, mohon untuk melengkapi keputusan bupati nomor: 17/Kep.KDH/A/2004 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, terima kasih
Terimakasih atas masukan saudara kepada kami. keputusan bupati nomor 17/Kep.KDH/A/2004 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup segera kami upload di laman jdih.slemankab.go.id. terimakasih
keputusan bupati nomor: 17/Kep.KDH/A/2004 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat di download di laman jdih.slemankab.go.id.terimakasih
Perbub No 47.1 tahun 2017 kok gak ada lampirannya/ padahal isi yang penting malah di lampirannya
Mohon dilengkapi Terima kasih
Terimakasih. Lampiran Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.1 Tahun 2017 tentang Standardisasi Harga Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2018 sudah tersedia di Website JDIH. Terimakasih
Slmt Pagi, mohon informasi:
Setahun lalu (Januari 2017), Kemendagri menerbitkan Permendagri No.110/2016 ttg Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sbg juklak dr pasal 79 UU 6/2014 / UU Desa;
1.Apakah Peraturan tsb SUDAH DIBERLAKUKAN di SLEMAN ?
2.Adakah Perda/Perbub yg mrpk TURUNAN dr peraturan tsb ?
3.Bgm kami ( anggota BPD ) mensikapi hal ini ?
Trmkasih.
Terimakasih atas pertanyaan saudara. Badan Permusyawaratan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Pada saat ini Pemerintah Kabupaten Sleman sedang menyusun Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagai penyesuaian Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan telah masuk dalam program pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018. Terimakasih
Trmkasih,
Sy baca Peraturan dimaksud mmg sdh masuk Propemperda Sleman …
Salut dan apresiasi atas kesigapannya mengagendakan…
Sy berharap dapat segera diberlakukan krn materi nya hanya sedikit penyesuaian dgn Perda 15/2016…
Slmt Siang,
Pagi td sy baca Mendagri Mencabut 51 Permendagri, salah satunya adlh No.114 / 2014 ttg RPJMDes,,, ( Pedoman Pembangunan Desa)
Apakah hal tsb berpengaruh thd penyusunan RKP Des selanjutnya ? Apakah akan ada peraturan turunan lg dari pemda kabupaten ttg hal ini ? Tksh.
Terimakasih atas pertanyaan saudara. Hal tersebut dapat berpengaruh jika dalam pencabutan mengatur perencanaan yang telah ditetapkan akan dibatalkan. Sehingga hanya mengacu pada dokumen perencanaan daerah yang ditetaapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Informasi baru tentang pencabutan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Desa didapat dari media massa, sedangkan regulasi tersebut belum diterima di daerah. Regulasi di Kabupaten mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa diatur dengan Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah. Sekian dan terimakasih
Assallamuallaikum Wr. Wb Maaf menganggu waktunya sebentar Pak/Ibu saya mau menyanyakan terkait Risalah Rapat Paripurna pembahasan Organisasi Perangkat Daerah atau Kelembagaan Daerah pada tahun 2016 dan Naskah Akademik Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah atau kelembagaan daerah pada tahun 2016 sesuai dengan perda no 11 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabuapten Sleman. Mohon untuk di upload karena saya sangat memerlukan data terkait Pak/Ibu. sekian dari saya Wassallamuallaikum Wr. Wb
Terimakasih atas pertanyaan saudara. Risalah Rapat Paripurna pembahasan Organisasi Perangkat Daerah silahkan menghubungi Sekretariat DPRD. Terkait materi Naskah Akademik Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah telah ada panduan pengaturannya dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah . Sehingga secara teknis, Pemerintah Daerah menyusun Kajian yang menjadi penjelasan/keterangan pada saat Raperda disusun dan dibahas bersama DPRD . Sesuai ketentuan dalam Pasal 56 angka (2) jo Pasal 63 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.Terimakasih
Min, untuk lampiran dari perda nomor 11 tahun 2015 ttg rippda kab.sleman mohon dilengkapi karena sangat dibutuhkan untuk proyek peneltian pariwisata
Terimakasih atas masukan saudara kepada kami. Lampiran Perda 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015 – 2025 dapat di didownload melalui halaman website jdih.slemankab.go.id terimakasih
Yth. JDIH Sleman
Dengan hormat,
Mohon untuk SK Bupati No: 81.81/Kep.KDH/A/2019 dan SK Bupati No: 33.1/Kep.KDH/A/2019 kok belum ada . apakah memang belum ada atau belum di aplod. mohon untuk SK diatas bisa di aplod . hingga bisa kami download.
Terima Kasih
Sayangilah Jiwa manusia sebaiknya Pilkades diundur waktunya 1 sampai 2 minggu
Sayangilah Jiwa manusia sebaiknya Pilkades diundur waktunya 1 sampai 2 minggu karena di daerah lain sibuk-2 nya membatasi kerumunan maka kab sleman sebaiknya ikut menjaga keselamatan jiwa manusia sebab pilkades melibatkan kurang lebih 200.000 orang dengan catatan per desa melibatkan pemilih 3000 s/d 5000 orang sangat besar resikonya
Pencarian tidak berjalan dengan baik, mohon dicek, terima kasih
Assalamualaikum wr.wb maaf mengganggu waktunya. Saya mau menanyakan terkait Perbup sleman no.3 tahun 2019, untuk di bagian lampiran apakah tidak disertakan dengan rincian dana kalurahan setiap kalurahan tahun anggaran 2020? Saya menginginkan rincian tersebut, saya bisa mencari dimana pak/ibu? Terima kasih
Wasaalamualaikum
Assalaamualaikum wr.wb
Pak/ibu, untuk mendapatkan lampiran rincian dana desa setiap desa anggaran 2019 atau 2020 bisa dicari dimana? Saya sudah mencari di web jdih tidak menemukannya. Terima kasih
Mohon untuk Lampiran Perbup Sleman Nomor 36.2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Matur Nuwun
mohon untuk menambahkan Perbup tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan kabupaten Sleman yang terbaru. Terima kasih
Terimakasih atas usulan Saudara. Peraturan Bupati Sleman Nomor 4.2 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Sleman sudah dapat di download di website jdih.slemankab.go.id Terimakasih
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 29.1 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat
Mengubah Peraturan Bupati No. 29.1 Tahun 2019 itu jika di donlot beda dengan tulisannya
mohon agar Perbup Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang RDTR Kawasan Sleman Timur 2021-2040 dilengkapi dengan lampiran-lampiran peta yang lengkap (sebagai bagian tak terpisahkan dari perbup tersebut). terima kasih
catatan: baru ada 1 peta lampiran yg bisa di download
Selamat pagi, mohon maaf, saya bukan mengajukan saran, tetapi mau bertanya. Apakah Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Sleman berikut masih berlaku?
JIka masih berlaku, sampai kapan diberlakukan Surat Edaran tersebut? Jika tidak berlaku lagi, kapan ditetapkan tidak berlakunya kedua SE berikut?
1. Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 493/00864, tanggal 27 Maret 2020, tentang Pemantauan Warga yang Datang dari Luar DIY dalam Rangka Pencegahan COVID-19
2. Surat Edaran Bupati Sleman Nomor 443/01352, tanggal 5 Juni 2020, tentang Panduan Penerimaan Kedatangan Mahasiswa dari Luar Daerah.
Terimakasih atas pertanyaan Saudara yang diberikan kepada Kami. Berkaitan dengan pertanyaan Saudara, bahwa SE dikeluarkan Oleh Sekretariat Gugus Tugas Covid Kabupaten Sleman. Untuk lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sekretariat Gugus Tugas Covid. Terimakasih
Perda No 4 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa sudah tidak berlaku, apakah sudah ada penggantinya ? Terima kasih.
Terimakasih atas pertanyaan Saudara. Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dicabut dengan Perda Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. Produk Hukum dapat diunduh melalui laman jdih.slemankab.go.id
saya mau bertanya, adakah peraturan tentang gangguan lingkungan dan sosial bagi perorangan yang membiarkan hewan peliharaan berkeliaran?
Salam sehat,
apakah ada Perbup tentang pengembangan kompetensi PNS atau tentang Pengembangan kompetensi?
terima kasih
Yth
Pengelola Informasi Hukum JDIH Kab. Sleman
Kami membutuhkan Perda Sleman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041,
Kami sudah berusaha untuk mengunjungi website JDIH Kab. Sleman tetapi Perda tersebut belum diunggah.
Terima kasih atas perhatiannya.
Terimakasih atas pertanyaan saudara yang diberikan kepada Kami. Kami informasikan bahwa informasi lebih lanjut terkait Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041, Saudara dapat menghubungi Kepala Subbagian Perundang-Undangan dengan Nomor Whatsapp 087738717180. Terimakasih
mhn mf, untuk keputusan bupati lom bs diunduh ya njeh, cmn ada judul kep.bup,nya tp g bs dilihat detail isi produk hukum tersebut,,,mtr nwn atas perhatian perkenannya
Kepada Yth. Sdr. Juni Raharjo
Trijuniraharjo [email protected]
Dengan hormat kami informasikan beberapa hal:
1. Pertanyaan saudara sebagai berikut:
“Mohon maaf, untuk Keputusan Bupati lom bisa diunduh ya njeh, Cuma ada judul keputusan bupatinya tapi gak bisa dilihat detail isi produk hukum tersebut. Matur nuwun atas perhatian perkenannya”?.
2. Terima kasih atas pertanyaan yang ditujukan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman melalui Website jdih.slemankab.go.id Tanggal 19 Juni 2022.
3. Terkait pertanyaan Saudara, dapat kami informasikan bahwa produk Hukum
Daerah yang berupa Keputusan Bupati bersifat Individual dan kongkrit.
4. lnstansi yang membutuhkan produk hukum daerah yang belum terpublikasi melalui website https://jdih.slemankab.go.id/‘ langsung ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman alamat Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman.
5. Dasar Hukum
• Dasar Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
• Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan lnformasi Hukum Nasional.
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standart Pengelolaan Dokumentasi dan lnformasi Hukum
• Peraturan Bupati Sleman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukum.
6. Lebih lanjut silahkan menghubungi nomor telephone Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman 0274 868405 pesawat 7108.
mau nanya di JDIH ada koleksi buku baru g yach……klo ada apa aja…….mkasih.
Terima kasih Web JDIH Sleman sangat membantu, terlebih dalam penemuan peraturan perundang-undangan daerah.
Terima kasih juga utk update informasinya perkembangan Pem. Kab. Sleman
Yth
Pengelola Informasi Hukum JDIH Kab. Sleman, semoga kedepan semakin maju.
kami sering kesulitan memahami peraturan yang dibuat, alangkah bagusnya kalau ada deskripsi dibawah peraturan yang dibuat untuk menjelaskan secara sederhana supaya kami masyarakat miskin bisa lebih mudah memahami meskipun tidak memiliki pendidikan yang tinggi atau memahami bahasa hukum. terimakasih min admin