Kamis (10/11) bertempat di Hotel Mercure Convetion Center Ancol, diadakan kegiatan Pengintegrasian Anggota JDIHN : Validasi Dokumen Hukum JDIHN Tahun 2022 dihadiri oleh 59 instansi, baik dari tingkat Pusat dan Daerah. Pembangunan basis data regulasi yang terintegrasi menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam penataan regulasi. Melalui kualitas data dokumen hukum yang dikelola oleh JDIHN diharapkan mendukung upaya penataan regulasi yang sedang dilakukan. Untuk itu, Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Pusat JDIHN menyelenggarakan kegiatan Pengintegrasian Anggota JDIHN : Validasi Dokumen Hukum JDIHN Tahun 2022. Tidak hanya itu, pada kesempatan kali ini juga diisi dengan sharing knowledge best practice oleh JDIH Kementerian PPN/Bappenas dan JDIH DPR RI.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan praktik pembuatan abstrak , persiapan penyusunan E-Report bagi setiap anggota JDIHN, dan penyesuaian standar metadata sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum dengan tepat.  Menutup kegiatan Pengintegrasian Anggota JDIHN : Validasi Dokumen Hukum Kepala Pusat JDIHN Nofli, Bc. I.P., S.Sos., S.H., M.Si  meminta kepada 59 instansi yang hadir dalam kegiatan tersebut untuk terus berkolaborasi melakukan sosialisasi, validasi, asistensi, dan optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pengelolaan JDIH.