RAPAT KOORDINASI TINDAK LANJUT HASIL FASILITASI DARI GUBERNUR

RAPAT KOORDINASI TINDAK LANJUT HASIL FASILITASI DARI GUBERNUR

RAPAT KOORDINASI TINDAK LANJUT HASIL FASILITASI DARI GUBERNUR
(Raperda tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes dan Pencabutan Peraturan Daerah Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa)

Senin, 20 Mei 2019 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman menyelenggarakan Rapat Koordinasi tindak lanjut hasil fasilitasi dari Gubernur: Raperda tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes dan Pencabutan Peraturan Daerah tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa. Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan. Rapat Koordinasi dihadiri oleh Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Kasi Pengembangan Potensi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kasi Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Sub Bidang Analisis dan Pembiayaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Sub Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Sub Bagian Usaha Ekonomi Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, dan Staf Seksi Pengembangan Potensi dengan Jabatan Analis Pengembangan Ekonomi Pedesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Rapat Koordinasi dilaksanakan dalam rangka untuk mencermati bersama dengan SKPD Pemrakarsa terkait hasil fasilitasi Provinsi tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Rancangan peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa. Berdasarkan fasilitasi tersebut maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku SKPD Pemrakarsa mencermati pokok-pokok substansi hasil fasilitasi.
Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa maka ketentuan dalam draft Raperda tersebut disesuaikan yakni :
a. BUMDesa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya di miliki oleh desa. BUMDesa dalam mengelola membentuk unit-unit usaha atau potensi desa.
b. Pendirian BUMDesa dengan mempertimbangkan adanya potensi usaha ekonomi desa dan sumber daya alam di Desa
c. Pembagian jenis usaha dapat berupa :
(1) Usaha sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial
(2) usaha penyewaan barang
(3) usaha jasa pelayanan
(4) usaha produksi
(5) usaha perdagangan
(6) usaha keuangan
(7) usaha pariwisata
(8) usaha lainnya
d. pengawas berwenang menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional, bukan pada penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha BUM Desa.
e. pengawas dan direktur di pilih melalui musyawarah desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
Raperda Kabupaten Sleman tentang pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2014 tentang pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diatasnya mengingat pada pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Desa mengamanatkan petunjuk teknis penyusunan RPJMDesa dan RKP Desa serta pertunjuk teknis pelaksanaan pembangunan desa diatur dengan Peraturan Bupati.
Berdasarkan fasilitasi tersebut maka Dinas Pemeberdayaan Masyarakat Desa selaku Perangkat Daerah mencermati pokok-pokok substansi hasil fasilitasi, agar dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu permohonan Noreg sebagai persyaratan pengunangan Raperda.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

IKUTI KAMI