Program Kegiatan 2019

 

Januari 1. Publikasi Peraturan Perundang-Undangan:

a. Cetak Lembaran Daerah

b. Cetak Berita Daerah

2 Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi  hukum

a. Pendokumentasian dokumen hukum 20 buku

b. pembinaan kepada  anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kecamatan

3 Rencana Aksi Hak Asasi Manusia

Penyusunan laporan Rencana aksi Hak Asasi  Manusia B-04 (Januari-Maret 2019)

4. Legislasi Peraturan Perundang-Undangan

  1. Penyusunan Peraturan daerah
  2. Penyusunan Peraturan Bupati
  3. Penyusunan Keputusan Bupati
5 Rencana Kerja Peraturan Perundang-undangan

a. Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas pada tahun 2018

b. Pelaksanaan konsultasi dan evaluasi raperda

6 Penyediaan Buku Bacaan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 2 buku
7 Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
8 Pemberian pelayanan bantuan hukum
9 Harmonisasi rancangan perjanjian kerjasama
Februari 1. Publikasi Peraturan Perundang-Undangan:

a. Cetak Lembaran Daerah

b. Cetak Berita Daerah

2 Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi  hukum

a. Pendokumentasian dokumen hukum 20 buku

b. pembinaan kepada  anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kecamatan

c. Upgrade sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum

3 Rencana Aksi Hak Asasi Manusia

Penyusunan laporan Rencana aksi Hak Asasi  Manusia B-04 (Januari-Maret 2019)

4. Legislasi Peraturan Perundang-Undangan

  1. Penyusunan Peraturan Daerah
  2. Penyusunan Peraturan Bupati
  3. Penyusunan Keputusan Bupati
5 Rencana Kerja Peraturan Perundang-undangan

a. Penyusunan Propemperda  Tahun 2019

b. Pelaksanaan konsultasi dan evaluasi raperda

6 Penyediaan Buku Bacaan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 2 buku
7 Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
8 Pemberian pelayanan bantuan hukum
9 Harmonisasi rancangan perjanjian kerjasama
Maret 1. Publikasi Peraturan Perundang-Undangan:

a. Cetak Lembaran Daerah

b. Cetak Berita Daerah

2 Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi  hukum

a. Pendokumentasian dokumen hukum 20 buku

b. pembinaan kepada  anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kecamatan

3 Rencana Aksi Hak Asasi Manusia

Penyusunan laporan Rencana aksi Hak Asasi  Manusia B-04 (Januari-Maret 2019)

4. Legislasi Peraturan Perundang-Undangan

  1. Penyusunan Peraturan daerah
  2. Penyusunan Peraturan Bupati
  3. Penyusunan Keputusan Bupati
5 Rencana Kerja Peraturan Perundang-undangan

a. Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas pada tahun 2018

b. Pelaksanaan konsultasi dan evaluasi raperda

6 Penyediaan Buku Bacaan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 2 buku
7 Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
8 Pemberian pelayanan bantuan hukum
9 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pusat dan Daerah
9 Harmonisasi rancangan perjanjian kerjasama
April 1. Publikasi Peraturan Perundang-Undangan:

a. Cetak Lembaran Daerah

b. Cetak Berita Daerah

2 Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi  hukum

a. Pendokumentasian dokumen hukum 20 buku

b. pembinaan kepada  anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kecamatan

3 Rencana Aksi Hak Asasi Manusia

Penyusunan laporan Rencana aksi Hak Asasi  Manusia B-06 (April-Juni 2019)

4. Legislasi Peraturan Perundang-Undangan

  1. Penyusunan Peraturan daerah
  2. Penyusunan Peraturan Bupati
  3. Penyusunan Keputusan Bupati
5 Rencana Kerja Peraturan Perundang-undangan

a. Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas pada tahun 2018

b. Pelaksanaan konsultasi dan evaluasi raperda

6 Penyediaan Buku Bacaan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 2 buku
7 Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
8 Pemberian pelayanan bantuan hukum
9 Harmonisasi rancangan perjanjian kerjasama
April 1. Publikasi Peraturan Perundang-Undangan:

a. Cetak Lembaran Daerah

b. Cetak Berita Daerah

2 Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi  hukum

a. Pendokumentasian dokumen hukum 20 buku

b. pembinaan kepada  anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kecamatan

3 Rencana Aksi Hak Asasi Manusia

Penyusunan laporan Rencana aksi Hak Asasi  Manusia B-06 (April-Juni 2017)

4. Legislasi Peraturan Perundang-Undangan

  1. Penyusunan Peraturan Daerah
  2. Penyusunan Peraturan Bupati
  3. Penyusunan Keputusan Bupati
5 Rencana Kerja Peraturan Perundang-undangan

a. Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas pada tahun 2018

b. Pelaksanaan konsultasi dan evaluasi raperda

6 Penyediaan Buku Bacaan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 2 buku
7 Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
8 Pemberian pelayanan bantuan hukum
9 Harmonisasi rancangan perjanjian kerjasama
Mei 1. Publikasi Peraturan Perundang-Undangan:

a. Cetak Lembaran Daerah

b. Cetak Berita Daerah

2 Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi  hukum

a. Pendokumentasian dokumen hukum 20 buku

b. pembinaan kepada  anggota jaringan dokumentasi dan informasiMlati dan Kecamatan

c. Upgrade sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum

3 Rencana Aksi Hak Asasi Manusia

Penyusunan laporan Rencana aksi Hak Asasi  Manusia B-06 (April-Juni 2017)

4. Legislasi Peraturan Perundang-Undangan

  1. Penyusunan Peraturan Daerah
  2. Penyusunan Peraturan Bupati
  3. Penyusunan Keputusan Bupati
5 Rencana Kerja Peraturan Perundang-undangan

a. Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas pada tahun 2018

b. Pelaksanaan konsultasi dan evaluasi raperda

6 Penyediaan Buku Bacaan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 2 buku
7 Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
8 Pemberian pelayanan bantuan hukum
9 Harmonisasi rancangan perjanjian kerjasama
Juni 1. Publikasi Peraturan Perundang-Undangan:

a. Cetak Lembaran Daerah

b. Cetak Berita Daerah

2 Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi  hukum

a. Pendokumentasian dokumen hukum 20 buku

b. pembinaan kepada  anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum

3 Rencana Aksi Hak Asasi Manusia

Penyusunan laporan Rencana aksi Hak Asasi  Manusia B-04 (April-Juni 2017)

4. Legislasi Peraturan Perundang-Undangan

  1. Penyusunan Peraturan Daerah
  2. Penyusunan Peraturan Bupati
  3. Penyusunan Keputusan Bupati
5 Rencana Kerja Peraturan Perundang-undangan

a. Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas pada tahun 2018

b. Pelaksanaan konsultasi dan evaluasi raperda

6 Penyediaan Buku Bacaan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 2 buku
7 Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
8 Pemberian pelayanan bantuan hukum
9 Harmonisasi rancangan perjanjian kerjasama
10 Pelaksanaan Forum Komunikasi da Supremasi Hukum
Juli 1. Publikasi Peraturan Perundang-Undangan:

a. Cetak Lembaran Daerah

b. Cetak Berita Daerah

2 Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi  hukum

a. Pendokumentasian dokumen hukum 20 buku

b. pembinaan kepada  anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kecamatan Godean  dan Kecamatan Kalasan

c. Upgrade sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum

3 Rencana Aksi Hak Asasi Manusia

Penyusunan laporan Rencana aksi Hak Asasi  Manusia B-06 (Juli-September 2017)

4. Legislasi Peraturan Perundang-Undangan

a. Penyusunan Peraturan Daerah

b. Penyusunan Peraturan Bupati

c. Penyusunan Keputusan Bupati

5 Rencana Kerja Peraturan Perundang-undangan

a. Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas pada tahun 2018

b. Pelaksanaan konsultasi dan evaluasi raperda

6 Penyediaan Buku Bacaan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 2 buku
7 Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
8 Pemberian pelayanan bantuan hukum
9 Harmonisasi rancangan perjanjian kerjasama
Agustus 1. Publikasi Peraturan Perundang-Undangan:

a. Cetak Lembaran Daerah

b. Cetak Berita Daerah

2 Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi  hukum

a. Pendokumentasian dokumen hukum 20 buku

b. pembinaan kepada  anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kecamatan Prambanan

c. Upgrade sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum

3 Rencana Aksi Hak Asasi Manusia

Penyusunan laporan Rencana aksi Hak Asasi  Manusia B-09 (Juli-September 2019)

4. Legislasi Peraturan Perundang-Undangan

a. Penyusunan Peraturan Daerah

b. Penyusunan Peraturan Bupati

c. Penyusunan Keputusan Bupati

5 Rencana Kerja Peraturan Perundang-undangan

a. Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas pada tahun 2018

b. Pelaksanaan konsultasi dan evaluasi raperda

6 Penyediaan Buku Bacaan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 2 buku
7 Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
8 Pemberian pelayanan bantuan hukum
9 Harmonisasi rancangan perjanjian kerjasama
September 1. Publikasi Peraturan Perundang-Undangan:

a. Cetak Lembaran Daerah

b. Cetak Berita Daerah

2 Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi  hukum

a. Pendokumentasian dokumen hukum 20 buku

b. pembinaan kepada  anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kecamatan Berbah

c. Upgrade sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum

3 Rencana Aksi Hak Asasi Manusia

Penyusunan laporan Rencana aksi Hak Asasi  Manusia B-09 (Juli-September 2019)

4. Legislasi Peraturan Perundang-Undangan

a. Penyusunan Peraturan Daerah

b. Penyusunan Peraturan Bupati

c. Penyusunan Keputusan Bupati

5 Rencana Kerja Peraturan Perundang-undangan

a. Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas pada tahun 2018

b. Pelaksanaan konsultasi dan evaluasi raperda

6 Penyediaan Buku Bacaan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 2 buku
7 Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
8 Pemberian pelayanan bantuan hukum
9 Harmonisasi rancangan perjanjian kerjasama
Oktober 1. Publikasi Peraturan Perundang-Undangan:

a. Cetak Lembaran Daerah

b. Cetak Berita Daerah

2 Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi  hukum

a. Pendokumentasian dokumen hukum 20 buku

b. pembinaan kepada  anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kecamatan Gamping

c. Upgrade sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum

3 Rencana Aksi Hak Asasi Manusia

Penyusunan laporan Rencana aksi Hak Asasi  Manusia B-12 (Oktober-Desember 2019)

4. Legislasi Peraturan Perundang-Undangan

a. Penyusunan Peraturan Daerah

b. Penyusunan Peraturan Bupati

c. Penyusunan Keputusan Bupati

5 Rencana Kerja Peraturan Perundang-undangan

a. Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas pada tahun 2018

b. Pelaksanaan konsultasi dan evaluasi raperda

6 Penyediaan Buku Bacaan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 2 buku
7 Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
8 Pemberian pelayanan bantuan hukum
9 Harmonisasi rancangan perjanjian kerjasama
November 1. Publikasi Peraturan Perundang-Undangan:

a. Cetak Lembaran Daerah

b. Cetak Berita Daerah

2 Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi  hukum

a. Pendokumentasian dokumen hukum 20 buku

b. pembinaan kepada  anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Sekretariat Daerah

c. Upgrade sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum

3 Rencana Aksi Hak Asasi Manusia

Penyusunan laporan Rencana aksi Hak Asasi  Manusia B-12 (Oktober-Desember 2018)

4. Legislasi Peraturan Perundang-Undangan

a. Penyusunan Peraturan Daerah

b. Penyusunan Peraturan Bupati

c. Penyusunan Keputusan Bupati

5 Rencana Kerja Peraturan Perundang-undangan

a. Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas pada tahun 2018

b. Pelaksanaan konsultasi dan evaluasi raperda

6 Penyediaan Buku Bacaan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 2 buku
7 Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
8 Pemberian pelayanan bantuan hukum
9 Harmonisasi rancangan perjanjian kerjasama
Desember 1. Publikasi Peraturan Perundang-Undangan:

a. Cetak Lembaran Daerah

b. Cetak Berita Daerah

2 Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi  hukum

a. Pendokumentasian dokumen hukum 20 buku

b. Upgrade sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum

3 Rencana Aksi Hak Asasi Manusia

Penyusunan laporan Rencana aksi Hak Asasi  Manusia B-12 (Oktober-Desember 2019)

4. Legislasi Peraturan Perundang-Undangan

a. Penyusunan Peraturan Daerah

b. Penyusunan Peraturan Bupati

c. Penyusunan Keputusan Bupati

5 Rencana Kerja Peraturan Perundang-undangan

a. Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas pada tahun 2018

b. Pelaksanaan konsultasi dan evaluasi raperda

6 Penyediaan Buku Bacaan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 2 buku
7 Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
8 Pemberian pelayanan bantuan hukum
9 Harmonisasi rancangan perjanjian kerjasama

 

IKUTI KAMI