Program Kegiatan 2018

 

Januari 1. Publikasi Peraturan Perundang-Undangan:

a. Cetak Lembaran Daerah

b. Cetak Berita Daerah

c. Penyusunan Buku Informasi Peraturan Perundang-undangan

2 Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi  hukum

a. Pendokumentasian dokumen hukum 20 buku

b. pembinaan kepada  anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kecamatan Sleman dan Kecamatan Tempel

c. Upgrade sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum

3 Rencana Aksi Hak Asasi Manusia

Penyusunan laporan Rencana aksi Hak Asasi  Manusia B-03 (Januari-Maret 2017)

4. Legislasi Peraturan Perundang-Undangan

  1. Penyusunan Peraturan daerah tentang Tera ulang  dan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
  2. Penyusunan Peraturan Bupati
  3. Penyusunan Keputusan Bupati
5 Rencana Kerja Peraturan Perundang-undangan

a. Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas pada tahun 2017

b. Pelaksanaan konsultasi dan evaluasi raperda

6 Penyediaan Buku Bacaan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 2 buku
7 Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
8 Pemberian pelayanan bantuan hukum
9 Harmonisasi rancangan perjanjian kerjasama
Februari 1. Publikasi Peraturan Perundang-Undangan:

a. Cetak Lembaran Daerah

b. Cetak Berita Daerah

c. Penyusunan Buku Informasi Peraturan Perundang-undangan

2 Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi  hukum

a. Pendokumentasian dokumen hukum 20 buku

b. pembinaan kepada  anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kecamatan Turi dan Kecamatan Pakem

c. Upgrade sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum

3 Rencana Aksi Hak Asasi Manusia

Penyusunan laporan Rencana aksi Hak Asasi  Manusia B-03 (Januari-Maret 2017)

4. Legislasi Peraturan Perundang-Undangan

  1. Penyusunan Peraturan daerah tentang RPJMD 2016-2021, Raperda Perusahaan Daerah Air Minum
  2. Penyusunan Peraturan Bupati
  3. Penyusunan Keputusan Bupati
5 Rencana Kerja Peraturan Perundang-undangan

a. Penyusunan Propemperda  Tahun 2017

b. Pelaksanaan konsultasi dan evaluasi raperda

6 Penyediaan Buku Bacaan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 2 buku
7 Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
8 Pemberian pelayanan bantuan hukum
9 Harmonisasi rancangan perjanjian kerjasama
Maret 1. Publikasi Peraturan Perundang-Undangan:

a. Cetak Lembaran Daerah

b. Cetak Berita Daerah

c. Penyusunan Buku Informasi Peraturan Perundang-undangan

2 Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi  hukum

a. Pendokumentasian dokumen hukum 20 buku

b. pembinaan kepada  anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kecamatan Cangkringan dan Kecamatan Ngemplak

c. Upgrade sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum

3 Rencana Aksi Hak Asasi Manusia

Penyusunan laporan Rencana aksi Hak Asasi  Manusia B-03 (Januari-Maret 2017)

4. Legislasi Peraturan Perundang-Undangan

  1. Penyusunan Peraturan daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum
  2. Penyusunan Peraturan Bupati
  3. Penyusunan Keputusan Bupati
5 Rencana Kerja Peraturan Perundang-undangan

a. Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas pada tahun 2017

b. Pelaksanaan konsultasi dan evaluasi raperda

6 Penyediaan Buku Bacaan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 2 buku
7 Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
8 Pemberian pelayanan bantuan hukum
9 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pusat dan Daerah tentang Badan permusyaratan Desa
9 Harmonisasi rancangan perjanjian kerjasama
April 1. Publikasi Peraturan Perundang-Undangan:

a. Cetak Lembaran Daerah

b. Cetak Berita Daerah

c. Penyusunan Buku Informasi Peraturan Perundang-undangan

2 Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi  hukum

a. Pendokumentasian dokumen hukum 20 buku

b. pembinaan kepada  anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kecamatan Ngaglik

c. Upgrade sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum

3 Rencana Aksi Hak Asasi Manusia

Penyusunan laporan Rencana aksi Hak Asasi  Manusia B-06 (April-Juni 2017)

4. Legislasi Peraturan Perundang-Undangan

  1. Penyusunan Peraturan daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum
  2. Penyusunan Peraturan Bupati
  3. Penyusunan Keputusan Bupati
5 Rencana Kerja Peraturan Perundang-undangan

a. Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas pada tahun 2017

b. Pelaksanaan konsultasi dan evaluasi raperda

6 Penyediaan Buku Bacaan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 2 buku
7 Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
8 Pemberian pelayanan bantuan hukum
9 Harmonisasi rancangan perjanjian kerjasama
April 1. Publikasi Peraturan Perundang-Undangan:

a. Cetak Lembaran Daerah

b. Cetak Berita Daerah

c. Penyusunan Buku Informasi Peraturan Perundang-undangan

2 Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi  hukum

a. Pendokumentasian dokumen hukum 20 buku

b. pembinaan kepada  anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kecamatan Ngaglik

c. Upgrade sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum

3 Rencana Aksi Hak Asasi Manusia

Penyusunan laporan Rencana aksi Hak Asasi  Manusia B-06 (April-Juni 2017)

4. Legislasi Peraturan Perundang-Undangan

  1. Penyusunan Peraturan daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum
  2. Penyusunan Peraturan Bupati
  3. Penyusunan Keputusan Bupati
5 Rencana Kerja Peraturan Perundang-undangan

a. Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas pada tahun 2017

b. Pelaksanaan konsultasi dan evaluasi raperda

6 Penyediaan Buku Bacaan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 2 buku
7 Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
8 Pemberian pelayanan bantuan hukum
9 Harmonisasi rancangan perjanjian kerjasama
Mei 1. Publikasi Peraturan Perundang-Undangan:

a. Cetak Lembaran Daerah

b. Cetak Berita Daerah

c. Penyusunan Buku Informasi Peraturan Perundang-undangan

2 Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi  hukum

a. Pendokumentasian dokumen hukum 20 buku

b. pembinaan kepada  anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kecamatan Mlati dan Kecamatan Seyegan

c. Upgrade sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum

d. Pengembangan Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum

3 Rencana Aksi Hak Asasi Manusia

Penyusunan laporan Rencana aksi Hak Asasi  Manusia B-06 (April-Juni 2017)

4. Legislasi Peraturan Perundang-Undangan

  1. Penyusunan Peraturan daerah tentang Penyedotan kakus
  2. Penyusunan Peraturan Bupati
  3. Penyusunan Keputusan Bupati
5 Rencana Kerja Peraturan Perundang-undangan

a. Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas pada tahun 2017

b. Pelaksanaan konsultasi dan evaluasi raperda

6 Penyediaan Buku Bacaan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 2 buku
7 Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
8 Pemberian pelayanan bantuan hukum
9 Harmonisasi rancangan perjanjian kerjasama
Juni 1. Publikasi Peraturan Perundang-Undangan:

a. Cetak Lembaran Daerah

b. Cetak Berita Daerah

c. Penyusunan Buku Informasi Peraturan Perundang-undangan

2 Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi  hukum

a. Pendokumentasian dokumen hukum 20 buku

b. pembinaan kepada  anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kecamatan Minggir dan Kecamatan Moyudan

c. Upgrade sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum

d. Pengembangan Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum

3 Rencana Aksi Hak Asasi Manusia

Penyusunan laporan Rencana aksi Hak Asasi  Manusia B-06 (April-Juni 2017)

4. Legislasi Peraturan Perundang-Undangan

  1. Penyusunan Peraturan daerah tentang Penyedotan kakus
  2. Penyusunan Peraturan Bupati
  3. Penyusunan Keputusan Bupati
5 Rencana Kerja Peraturan Perundang-undangan

a. Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas pada tahun 2017

b. Pelaksanaan konsultasi dan evaluasi raperda

6 Penyediaan Buku Bacaan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 2 buku
7 Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
8 Pemberian pelayanan bantuan hukum
9 Harmonisasi rancangan perjanjian kerjasama
10 Pelaksanaan Forum Komunikasi da Supremasi Hukum
Juli 1. Publikasi Peraturan Perundang-Undangan:

a. Cetak Lembaran Daerah

b. Cetak Berita Daerah

c. Penyusunan Buku Informasi Peraturan Perundang-undangan

2 Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi  hukum

a. Pendokumentasian dokumen hukum 20 buku

b. pembinaan kepada  anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kecamatan Godean  dan Kecamatan Kalasan

c. Upgrade sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum

d. Pengembangan Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum

3 Rencana Aksi Hak Asasi Manusia

Penyusunan laporan Rencana aksi Hak Asasi  Manusia B-09 (Juli-September 2017)

4. Legislasi Peraturan Perundang-Undangan

a. Penyusunan Peraturan daerah tentang  Pencabutan Perda Nomor 8 Tahu 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah

b. Penyusunan Peraturan Bupati

c. Penyusunan Keputusan Bupati

5 Rencana Kerja Peraturan Perundang-undangan

a. Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas pada tahun 2017

b. Pelaksanaan konsultasi dan evaluasi raperda

6 Penyediaan Buku Bacaan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 2 buku
7 Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
8 Pemberian pelayanan bantuan hukum
9 Harmonisasi rancangan perjanjian kerjasama
Agustus 1. Publikasi Peraturan Perundang-Undangan:

a. Cetak Lembaran Daerah

b. Cetak Berita Daerah

c. Penyusunan Buku Informasi Peraturan Perundang-undangan

2 Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi  hukum

a. Pendokumentasian dokumen hukum 20 buku

b. pembinaan kepada  anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kecamatan Prambanan

c. Upgrade sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum

d. Pengembangan Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum

3 Rencana Aksi Hak Asasi Manusia

Penyusunan laporan Rencana aksi Hak Asasi  Manusia B-09 (Juli-September 2017)

4. Legislasi Peraturan Perundang-Undangan

a. Penyusunan Peraturan daerah tentang  Pencabutan Perda Nomor 8 Tahu 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah

b. Penyusunan Peraturan Bupati

c. Penyusunan Keputusan Bupati

5 Rencana Kerja Peraturan Perundang-undangan

a. Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas pada tahun 2017

b. Pelaksanaan konsultasi dan evaluasi raperda

6 Penyediaan Buku Bacaan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 2 buku
7 Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
8 Pemberian pelayanan bantuan hukum
9 Harmonisasi rancangan perjanjian kerjasama
September 1. Publikasi Peraturan Perundang-Undangan:

a. Cetak Lembaran Daerah

b. Cetak Berita Daerah

c. Penyusunan Buku Informasi Peraturan Perundang-undangan

2 Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi  hukum

a. Pendokumentasian dokumen hukum 20 buku

b. pembinaan kepada  anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kecamatan Berbah

c. Upgrade sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum

d. Pengembangan Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum

3 Rencana Aksi Hak Asasi Manusia

Penyusunan laporan Rencana aksi Hak Asasi  Manusia B-09 (Juli-September 2017)

4. Legislasi Peraturan Perundang-Undangan

a. Penyusunan Peraturan daerah tentang  Hak Keuangan  dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD

b. Penyusunan Peraturan Bupati

c. Penyusunan Keputusan Bupati

5 Rencana Kerja Peraturan Perundang-undangan

a. Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas pada tahun 2017

b. Pelaksanaan konsultasi dan evaluasi raperda

6 Penyediaan Buku Bacaan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 2 buku
7 Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
8 Pemberian pelayanan bantuan hukum
9 Harmonisasi rancangan perjanjian kerjasama
Oktober 1. Publikasi Peraturan Perundang-Undangan:

a. Cetak Lembaran Daerah

b. Cetak Berita Daerah

c. Penyusunan Buku Informasi Peraturan Perundang-undangan

2 Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi  hukum

a. Pendokumentasian dokumen hukum 20 buku

b. pembinaan kepada  anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kecamatan Gamping

c. Upgrade sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum

d. Pengembangan Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum

3 Rencana Aksi Hak Asasi Manusia

Penyusunan laporan Rencana aksi Hak Asasi  Manusia B-12 (Oktober-Desember 2017)

4. Legislasi Peraturan Perundang-Undangan

a. Penyusunan Peraturan daerah tentang  Pengabuan Mayat, Raperda tentang SIUP, Raperda tentang Retribusi Sampah, Pencacabutan Perda HO

b. Penyusunan Peraturan Bupati

c. Penyusunan Keputusan Bupati

5 Rencana Kerja Peraturan Perundang-undangan

a. Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas pada tahun 2017

b. Pelaksanaan konsultasi dan evaluasi raperda

6 Penyediaan Buku Bacaan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 2 buku
7 Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
8 Pemberian pelayanan bantuan hukum
9 Harmonisasi rancangan perjanjian kerjasama
November 1. Publikasi Peraturan Perundang-Undangan:

a. Cetak Lembaran Daerah

b. Cetak Berita Daerah

c. Penyusunan Buku Informasi Peraturan Perundang-undangan

2 Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi  hukum

a. Pendokumentasian dokumen hukum 20 buku

b. pembinaan kepada  anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Sekretariat Daerah

c. Upgrade sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum

d. Pengembangan Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum

3 Rencana Aksi Hak Asasi Manusia

Penyusunan laporan Rencana aksi Hak Asasi  Manusia B-12 (Oktober-Desember 2017)

4. Legislasi Peraturan Perundang-Undangan

a. Penyusunan Peraturan daerah tentang  Pengabuan Mayat, Raperda tentang SIUP, Raperda tentang Retribusi Sampah, Pencacabutan Perda HO

b. Penyusunan Peraturan Bupati

c. Penyusunan Keputusan Bupati

5 Rencana Kerja Peraturan Perundang-undangan

a. Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas pada tahun 2017

b. Pelaksanaan konsultasi dan evaluasi raperda

6 Penyediaan Buku Bacaan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 2 buku
7 Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
8 Pemberian pelayanan bantuan hukum
9 Harmonisasi rancangan perjanjian kerjasama
Desember 1. Publikasi Peraturan Perundang-Undangan:

a. Cetak Lembaran Daerah

b. Cetak Berita Daerah

c. Penyusunan Buku Informasi Peraturan Perundang-undangan

2 Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi  hukum

a. Pendokumentasian dokumen hukum 20 buku

b. Upgrade sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum

c. Pengembangan Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum

3 Rencana Aksi Hak Asasi Manusia

Penyusunan laporan Rencana aksi Hak Asasi  Manusia B-12 (Oktober-Desember 2017)

4. Legislasi Peraturan Perundang-Undangan

a. Penyusunan Peraturan daerah tentang  Pengabuan Mayat, Raperda tentang SIUP, Raperda tentang Retribusi Sampah, Pencacabutan Perda HO

b. Penyusunan Peraturan Bupati

c. Penyusunan Keputusan Bupati

5 Rencana Kerja Peraturan Perundang-undangan

a. Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas pada tahun 2017

b. Pelaksanaan konsultasi dan evaluasi raperda

6 Penyediaan Buku Bacaan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 2 buku
7 Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
8 Pemberian pelayanan bantuan hukum
9 Harmonisasi rancangan perjanjian kerjasama

 

IKUTI KAMI