PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pelaksanaan hak dan kewajiban Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat memerlukan pembiayaan yang bersumber dari pendapatan Desa. Pendapatan desa dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengatur sumber pendapatan desa dengan peraturan daerah;
Jenis sumber pendapatan desa terdiri dari:
a. pendapatan asli Desa;
b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
c. bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;
d. alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah;
e. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pendapatan asli Desa terdiri atas:
a. hasil usaha;
b. hasil aset desa;
c. swadaya dan partisipasi,
d. gotong royong; dan
e. lain-lain pendapatan asli desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa mempunyai kewenangan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan Desa meliputi kewenangan berdasarkan hal asal usul, kewenangan lokal bersakala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Desa diberikan pendapatan Desa yang bersumber dari pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara; bagian hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah; alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah; bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah; hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

6 comments

    1. Terimakasih atas pertanyaan saudara yang telah disampaikan kepada kami. Berkenaan dengan produk hukum yang sulit untuk didownload, kami menyarankan saudara untuk membuka halaman website JDIH menggunakan Web Browser Chrome. Karena halaman Website JDIH lebih mendukung apabila menggunakan Web Browser Chrome. Terimakasih

  1. Pak…
    Kalau mau observasi tentang alokasi dana desa kab sleman.. ke bagian apa ya ?
    Guna tindak lanjut dari penelitian saya..
    Terimakasih..

    1. Terimakasih atas pertanyaan saudara yang telah disampaikan kepada kami. Berkenaan dengan Perangkat Daerah yang menangani alokasi dana desa Kabupaten Sleman adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman. Terimakasih

    1. Terimakasih atas pertanyaan saudara yang diberikan kepada kami. Pertanyaan saudara berkaitan dengan profile sebuah desa dapat dilihat melalui laman website dengan alamat prodeskel.binapemdes.kepmendagri.go.id Terimakasih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

IKUTI KAMI