PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PELINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PELINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara sehingga merupakan kewajiban dari negara untuk memenuhinya wilayah Kabupaten Sleman memiliki sumber daya alam sebagai modal dasar pembangunan dan sebagian besar wilayahnya berfungsi sebagai kawasan resapan air, pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Sleman dengan memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya alam dan lingkungan hidup berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup serta dampak perubahan iklim, sehingga mengancam terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan, terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan masyarakat, sehingga menuntut tanggung jawab, keterbukaan, dan peran Pemerintah Daerah serta masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan ekosistemnya.

Tujuan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk:
a. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat Sleman;
b. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
c. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
d. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
e. menjaga kelestarian fungsi lingkungan terutama sebagai kawasan resapan air;
f. mengantisipasi isu lingkungan global (dampak perubahan iklim);
g. menjamin pemenuhan dan pelindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
h. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
i. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan masa depan.

Wilayah Daerah seluas 57,482 Ha. terletak di wilayah paling utara Sesuai peraturan perundang-undangan 18 % dari luas seluruh Wilayah Sesuai peraturan perundang-undangan. Merupakan satu wilayah yang dapat dikatakan sensitif dari aspek lingkungan dikarenakan sebagian wilayah Kabupaten Sleman “memangku” Gunung Merapi, salah satu gunung paling aktif di dunia. Dengan posisi geografis yang demikian, Daerah menjadi sangat penting dari aspek hidrologi. Sebagai daerah “up-land” di Provinsi Sesuai peraturan perundang-undangan (dengan ketinggian 100 sampai 2.500 m di atas permukaan laut), wilayah Daerah mempunyai fungsi utama sebagai kawasan resapan air yang menjamin pasokan air daerah-daerah disekitarnya. Oleh karenanya fungsi ini menjadi salah satu pertimbangan penting untuk upaya pengelolaan lingkungan hidup di Daerah. Selain itu, wilayah Daerah juga semakin mendapatkan tekanan lingkungan dikarenakan perkembangan aglomerasi perkotaan Yogyakarta yang mengarah ke utara. Perkembangan penduduk dan kegiatan ekonomi yang sangat pesat juga menyebabkan proses-proses perubahan lingkungan dan sumber daya yang cepat dan seringkali tidak terkontrol. Dampaknya adalah berbagai persoalan dan konflik lingkungan.

Seiring dengan pandangan dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan, yang menekankan tidak saja pertumbuhan ekonomi melainkan juga kelestarian fungsi lingkungan serta keadilan sosial, sudah selayaknyalah Daerah mempunyai satu arah pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tajam, dan komprehensip. Pada hakekatnya pembangunan di Daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, yaitu pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan bertujuan mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Keberlanjutan pembangunan dapat terjamin apabila didukung dengan sumber daya alam dan lingkungan yang memadai. Dalam pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan, baik hayati maupun non hayati, sangat mempengaruhi kondisi lingkungan dan mengancam kelangsungan dan keseimbangan ekosistem yang pada gilirannya akan mengancam kelangsungan hidup manusia.

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Peraturan Daerah ini memuat ketentuan mengenai kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi. Pembangunan di bidang perindustrian, disamping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat juga menimbulkan dampak antara lain dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lain.

Dengan demikian, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik. Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) adalah salah satu perangkat preventif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan Amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai Amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen Amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang Amdal. Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memmperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha. Bagi kegiatan dan/atau usaha yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal maka wajib dilengkapi dengan UKL-UPL atau SPPL.

7 comments

  1. Apakah pembangunan fasilitas untuk masyarakat semacam PKBM oleh Yayasan juga memerlukan UKL UPL? Fasilitas ini mencakup perpustakaan, lab komputer dan tempat pelatihan ketrampilan atau pendidikan informal, yang terbuka dan dapat diakses masyarakat kapan saja.

    1. Terimakasih atas pertanyaan saudara yang diberikan kepada kami. Pembangunan gedung wajib diselenggarakan secara tertib dan diwujudkan sesuai dengan fungsinya, serta dipenuhinya persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung sesuai peraturan perundang-undangan. Di Kabupaten Sleman, pengaturan pembangunan gedung diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung sehingga pembangunan fasilitas untuk masyarakat semacam PKBM oleh yayasan juga harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung. Terimakasih

      1. Dengan hormat,
        Pada Perda Kabupaten Sleman nomor 5 tahun 2011 tentang bangunan dan gedung tidak disampaikan secara spesifik mengenai UKL-UPL yang ada hanya kalimat “dokumen lingkungan”. Apakah dokumen lingkungan ini artinya UKL-UPL?
        Demikian juga, mengacu kepada website Kabupaten Sleman, PERDA Kabupaten Sleman Nomor 5 tahun 2011 sudah digantikan dengan Perda Kabupaten Sleman nomor 2 tahun 2015.
        Terimakasih.

        1. Terimakasih atas pertanyaan saudara kepada kami. Dokumen lingkungan terdiri dari Amdal, UKL-UPL, dan SPPL. Kriteria penetapan Amdal merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan untuk UKL-UPL dan SPPL merupakan kewenangan Kabupaten/Kota. Setiap kegiatan dapat dibebankan Amdal, UKL-UPL, atau SPPL apabila memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Jika tidak diwaajibkan memiliki Amdal, maka akan diwajibkan UKL-UPL. Jika tidak keduanya makan dibebankan SPPL. Terimakasih

  2. Selamat malam admin. Maaf saya ingin bertanya. Apakah perbup sleman nomor 63 tahun 2015 dalam pembuatannya/isinya telah memperhatikan ketentuan yang ada dalam KLHS? Karena perbup diatas keluar tahun 2016. Terimakasih

    1. Terimakasih atas pertanyaan saudara kepada kami Jika dilihat di Peraturan Bupatinya, Peraturan Bupati Sleman Nomor 63 Tahun 2015 diundangkan pada tanggal 23 November 2015. Pada saat itu Sleman belum menyusun KLHS. Perbuatan Perbup memperhatikan daya dukung dan daya tampung pemanfaatan lahan dan airnya. Terimakasih

      1. Untuk daya dukung dan daya tampung pemanfaatan lahan dan airnya diatur di dalam peraturan/kajian yang mana admin? Terimakasih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

IKUTI KAMI