Kotak Saran

Masukkan kritik dan saran anda disini. Terima Kasih.

26 comments

  1. mohon maaf, sepertinya untuk Peraturan Bupati masih belum lengkap, seperti perbup nomor 23 tahun 2013 belum ada?
    mohon dilengkapi
    terima kasih

    1. Terimakasih atas masukan dan saran yang telah disampaikan. Laman jdih.slemkab.go.id sedang dalam proses penyempurnaan, khususnya untuk kelengkapan produk hukumnya.

  2. mohon maaf, terimkasih seblumnya saya ucapkan untuk informasi yang telah di berikan , saya cuma berharapa agar semua dokument dengan bentuk gambar yang bagus , tidak hanya fotocopy dan itu di foto balik , agar tidak salah persepsi , seperti foto gambar batik sleman
    terimakas

    1. Terimakasih atas masukan dan saran yang telah disampaikan. Gambar batik dalam Lampiran Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Batik Sleman telah kami sesuaikan. Sedangkan untuk produk hukum lain yang memuat gambar, akan kami periksa kembali.

  3. pak/ bu, untuk produk hukum tentang aturan cuti PNS mohon segera ditambahkan. kami sangat membutuhkan untuk acuan pengajuan cuti. terimakasih

    1. Terimakasih atas masukan yang saudara berikan kepada kami. Mengenai cuti Pegawai Negeri Sipil diatur dengan
      1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.
      2. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri SIpil.
      3. Keputusan Bupati Sleman Nomor 217/Kep.KDH/A/2007 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Cuti Pegawai Negeri Sipil.
      Berkenaan dengan Keputusan Bupati Sleman Nomor 217/Kep.KDH/A/2007 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Cuti Pegawai Negeri Sipil dapat didownload di Website JDIH. Terimakasih

    1. Terimakasih atas pertanyaan saudara yang telah disampaikan kepada kami. Berkenaan dengan produk hukum yang sulit untuk didownload, kami menyarankan saudara untuk membuka halaman website JDIH menggunakan Web Browser Chrome. Karena halaman Website JDIH lebih mendukung apabila menggunakan Web Browser Chrome. Terimakasih

  4. mohon maaf, lampiran 2 Peraturan Bupati No.44 Tahun 2016 Tentang STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2017 setelah di download file pdfnya tidak bisa dibuka. Apakah bisa di upload ulang atau dperbaiki? Terima kasih

    1. Terimakasih atas pertanyaan saudara yang diberikan kepada kami. Lampiran 2 Peraturan Bupati Sleman Nomor 44 Tahun 2016 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2017 saat ini sudah dapat didownlod. Terimakasih

  5. Terima kasih atas perbaikannya, masih di Peraturan Bupati No.44 Tahun 2016 Tentang STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2017 ,halaman 38-52 tidak ada atau tidak ditemukan. Bisakah upload halaman tersebut, kebetulan saya membutuhakan perbup ini. Terima kasih

    1. Terimakasih atas pertanyaan saudara yang telah disampaikan kepada kami. Berkenaan dengan produk hukum yang sulit didownload, kami menyarankan saudara untuk membuka halaman website JDIH menggunakan Web Browser Chrome. Karena halaman Website JDIH lebih mendukung apabila menggunakan Web Browser Chrome. Terimakasih

    1. Terimakasih atas masukan saudara yang diberikan kepada kami. Saat ini laman jdih.slemankab.go.id masih dalam proses penyempurnaan. Terimakasih

    1. terimakasih atas pertanyaan saudara yang diberikan kepada kami. Aturan mengenai klas dan fungsi jalan kabupaten sleman diatur oleh:
      1. Keputusan Bupati Sleman Nomor 82/Kep.KDH/1998 tentang Fungsi/Peran Jalan Kabupaten.
      2. Keputusan Bupati Sleman Nomor 43/Kep.KDH/1999 tentang Penetapan ruas jalan menurut fungsi dan peranan jalan Kab.Dati II Sleman

      terimakasih

    1. Terimakasih atas komentar saudara yang diberikan kepada kami. Mohon maaf saat ini laman jdih.slemankab.go.id masih dalam proses penyempurnaan. Terimakasih

  6. Pak, saya mau minta file Perbup/ Kepbup tentang rincian pembagian Dana Desa, soalnya saya cari di web gak ketemu-ketemu, mungkin belum ada atau gimana pak?
    terimakasih

    1. Terimakasih atas pertanyaan saudara yang diberikan kepada kami. Aturan mengenai rincian pembagian dana desa diatur oleh 1).Peraturan Bupati Sleman nomor 1.1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa. 2).Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa. 3). Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa. Produk hukum tersebut dapat didownload di website jdih.slemankab.go.id. Terimakasih

    2. Terimakasih atas pertanyaan Saudara. Kebijakan terkait Rincian Pembagian Dana Desa diatur oleh:
      1. Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa.
      2. Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa.
      3. Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa.
      4. Keputusan Bupati Sleman Nomor 1.7/Kep.KDH/A/2017 tentang Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2017.

      Produk hukum terkait Peraturan Bupati Sleman yang disebutkan di atas, tersedia di website jdih (jdih.slemankab.go.id). Sedangkan untuk Keputusan Bupati, dapat diperoleh di Bagian Hukum Setda Kab.Sleman. Terimakasih

  7. Mohon informasi terkait aturan atau sk terkait penetapan desa wisata di Kabupaten Sleman apakah sudah ada? dan apakah desakah desa wisata yang sudah ada di kabupaten sleman sudah memiliki payung hukum? seperti desa wisata bokesan atau desa wisata yang lain misalnya desa wisata pentingsari …apakah benar sudah ditetapkan sebagai desa wisata dalam bentuk sk atau aturan lain ataukah belum? terima kasih atas infonya

    1. Terimakasih atas pertanyaan saudara. Kebijakan tentang pengelolaan desa wisata di Kabupaten Sleman saat ini sedang disusun dalam bentuk Rancangan Peraturan Bupati. Terimakasih

    1. Terimakasih atas komentar saudara yang diberikan kepada kami. Mohon maaf saat ini laman jdih.slemankab.go.id masih dalam proses penyempurnaan. Terimakasih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

IKUTI KAMI